Apa Yang Dimaksud Dengan Negara Federal Dan Kesatuan?

Pernahkah kamu mendengar tentang negara federal atau negara kesatuan? Apakah kamu mengerti apa yang dimaksud dengan kedua hal tersebut? Untuk negara federal, mungkin buat kamu yang tinggal di Indonesia masih awam dengan hal tersebut.

Gimana tidak, karena memang negara federal tersebut dianut hanya beberapa negara saja namun di Indonesia tidak berlaku. Kenapa? Karena Indonesia menganut sistem negara kesatuan. Nah dalam artikel ini kita akan membahas tentang ke dua sistem pemerintahan tersebut, silahkan disimak ya.

Pengertian Negara Federal Dan Kesatuan

 

Sistem pemerintahan suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pemerintahan. Kedua hal tersebut adalah negara federal dan negara kesatuan. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua jenis sistem pemerintahan ini karena berbagai bentuk hubungan ada diantara pusat dan unit atau negara bagian.

Nah yang dimaksud dengan negara federal adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan. Bisa juga disebut pengelompokan atau gabungan dari beberapa negara atau negara yang berdiri sendiri dan memiliki pimpinan atau kepala negara sendiri lalu bergabung dengan negara yang lain.

Dalam ikatan negara federal tersebut negara-negara lain tidak dapat seenaknya keluar masuk. Negara federal juga biasanya disebut dengan negara serikat. Jadi negara bagian itu ibaratnya negara dalam negara, akan tetapi masih terikat dengan sistem federasi. Sehingga setiap negara bagian memiliki kewenangan Otonomi Khusus.

Secara umum, negara federal dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu Republik Federal dan Monarki Federal. Seperti namanya, Negara Republik Federal adalah Federasi dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan Republik yang dikepalai oleh seorang Presiden. Sedangkan Negara Monarki Federal adalah Federasi dari beberapa Negara Bagian dengan bentuk pemerintahaan Monarki yang dikepalai oleh seorang Raja atau Ratu,

Kebalikan dari negara federal adalah negara kesatuan. Negara yang memiliki sistem pemerintahan di mana satu kekuatan tunggal yang dikenal sebagai pemerintah pusat, mengendalikan keseluruhan pemerintahan. Sebenarnya, semua penguasa kekuasaan dan administratif berada di tempat utama. Saat ini sebagian besar sistem pemerintahan di dunia didasarkan pada sistem pemerintahan yang kesatuan. Ini sedikit berbeda dari negara bagian federal.

Dalam pemerintahan kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuatan untuk memperluas atau mempersempit kekuatan unit sub-nasional. Hal itu bisa menciptakan dan menghapuskan hal yang sama sampai kehendaknya. Ini bisa dalam bentuk republik kesatuan atau monarki kesatuan.

Ciri-Ciri Negara Federal:

  • Luas geografis negaranya besar
  • Struktur penduduknya cenderung heterogen
  • Jumlah penduduknya besar

Ciri-Ciri Negara Kesatuan:

  • Luas geografis negaranya kecil
  • Struktur penduduknya cenderung homogen
  • Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak

Perbedaan Negara Federal dan Negara Kesatuan

Pemerintah di negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan karena itu juga dikenal dengan nama pemerintah pusat sementara di pemerintahan federal ada dua pemerintah, satu di posisi sentral dan lainnya di tingkat negara bagian atau provinsi dan contoh organisasi pemerintahan.

Jika terjadi perselisihan antar institusi di pemerintahan negara federal atau undang-undang yang disahkan oleh parlemen, pengadilan akan ikut campur dalam masalah tersebut. Sedangkan dalam kasus pemerintah negara kesatuan, bahkan pengadilan tertinggi pun tidak dapat memberikan penghakiman atau ucapan pada undang-undang atau undang-undang yang disahkan oleh parlemen.

Pemerintah negara kesatuan mungkin atau mungkin tidak memiliki konstitusi. Seperti beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi sementara sebagian negara memiliki konstitusi dan keduanya adalah pemerintah kesatuan. Sementara pemerintah negara federal harus memiliki sebuah konstitusi.

Negara bagian suatu federasi atau federal memiliki “povoir constituant”, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri dalam rangka batas-batas konstitusi negara Federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi negara-negara bagian (yaitu pemerintah daerah) secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.

Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat tersebut.

Ada seperangkat peraturan dan peraturan yang sama di seluruh negeri di bawah sistem pemerintahan yang dianut negara kesatuan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara federal ada variasi peraturan dan peraturan di tingkat pusat dan negara bagian.

Di pemerintahan negara kesatuan, terlepas dari kenyataan berapa banyak negara bagian yang terhubung dalam sebuah pemerintahan pusat, rakyat tetap menjadi warga pemerintah pusat dan wilayah juga dianggap sebagai wilayah pemerintahan nasional tunggal. Sedangkan sistem pemerintahan negara federal dalam hal ini sepenuhnya berlawanan di mana kebangsaan seseorang bergantung pada komponen negara dari tempat seseorang berada.

Contoh negara serikat:

  • Amerika serikat
  • Brazilia
  • India
  • Jerman
  • Komoro
  • Malaysia
  • Nigeria
  • Tanzania
  • Meksiko

Contoh negara kesatuan:

  • Indonesia
  • Afghanistan
  • Albania
  • Algeria
  • Angola
  • Antigua dan Barbuda
  • Armenia
  • Aruba
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Belarus
  • Belize
  • Benin
  • Bhutan
  • Bolivia
  • Botswana
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamboja
  • Kamerun
  • Cape Verde
  • Republik Afrika Tengah
  • Chad
  • Chili
  • Republik Rakyat Tiongkok
  • Kolombia
  • Republik Kongo
  • Kosta Rika
  • Pantai Gading
  • Kroasia
  • Kuba
  • Curaçao
  • Siprus
  • Republik Czech
  • Denmark
  • Djibouti
  • Dominika
  • Republik Dominika
  • Kongo
  • Timor Leste
  • Ekuador
  • Mesir
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Fiji
  • Finlandia
  • Perancis
  • Gabon
  • Georgia
  • Ghana
  • Yunani
  • Grenada
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hungaria
  • Islandia
  • Indonesia
  • Iran
  • Irlandia
  • Israel
  • Italia
  • Jamaika
  • Jepang
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • Kuwait
  • Kirgizstan
  • Laos
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Makedonia
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Maladewa
  • Mali
  • Malta
  • Kepulauan Marshall
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Moldova
  • Monako
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Moroko
  • Mozambik
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Belanda
  • Selandia Baru
  • Nikaragua
  • Niger
  • Korea Utara
  • Norwegia
  • Oman
  • Palau
  • Panama
  • Papua Nugini
  • Paraguay
  • Peru
  • Filipina
  • Poland
  • Portugal
  • Qatar
  • Romania
  • Rwanda
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent dan Grenadines
  • Samoa
  • San Marino
  • Sao Tome dan Principe
  • Arab Saudi
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapura
  • Sint Maarten
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Kepulauan Solomon
  • Afrika Selatan
  • Korea Selatan
  • Spanyol
  • Sri Lanka
  • Suriname
  • Swaziland
  • Swedia
  • Suriah
  • Republik Tiongkok (Taiwan)
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Thailand
  • Gambia
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad dan Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukraine
  • Britania Raya
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatikan
  • Vietnam
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe

Kenapa Indonesia Tidak Memilih Sistem Negara Federal?

Mengapa Indonesia harus berbentuk negara kesatuan bukan federal? Ini sebagian besar pertanyaan yang mungkin sering muncul dipikiran banyak orang. “NKRI harga mati”. Itulah kalimat yang sering kita dengar. Secara tidak langsung itu merupakan penekanan sekaligus memperjelas bahwa sistem Negara Kesatuan yang telah digunakan selama ini di Indonesia, merupakan hal yang final tidak dapat diganggu gugat lagi. Sehingga kata “Federalisme” merupakan kalimat haram dan tabu disebutkan dalam sistem Politik Indonesia.

Alasan Indonesia memilih bentuk negara kesatuan? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki fenomena tingkat heterogenitas kependudukan yang sangat tinggi. Keragaman etnis dan budaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang paling artifisial di muka bumi ini (Anderson, 1991). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa Indonesia memakai konsep bentuk negara kesatuan dimana pemerintahan yang mengatur jalannya negara secara umum adalah pemerintah pusat.

Lalu mengapa bentuk negara kesatuan adalah yang paling cocok dengan Bangsa Indonesia? Hal ini dikarenakan dengan adanya sebuah pemerintahan yang dikontrol dari pusat maka seharusnya kebijakan yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah sifatnya adalah merata dan adil, tidak ada suatu daerah yang diberi sebuah regulasi dan kebijakan yang bersifat khusus.

Banyak yang beranggapan bahwa federalisme tidak cocok dengan Indonesia karena negara federasi seperti di negara-negara lain hanya bisa berjalan dengan baik jika rasa kedaerahan dan kesukuan itu sudah tidak ada lagi. Sedangkan, Indonesia masih menjadi negara kesatuan dalam upaya menghilangkan secara perlahan-lahan sikap kesukuan dan rasisme.

Apa Yang Akan Terjadi Jika Indonesia Negara Federal? Sebelum menjadi seperti sekarang ini, Indonesia harus melewati banyak fase. Mulai dari zaman kerajaan, menjadi jajahan, kemudian merdeka dan berdaulat lalu melewati banyak proses pelik dan akhirnya menjadi republik seperti hari ini. Nah, jika kamu pernah membaca tentang sejarah bangsa Indonesia ini, Indonesia juga pernah berbentuk sebuah serikat.

Ya, dulu Indonesia sama seperti AS di mana negara ini terpecah-pecah menjadi negara kecil yang disatukan di sebuah pemerintahan pusat. Hal tersebut sendiri terjadi sebagai hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Dari fase ini, perjuangan masih terus dilakukan dan akhirnya Indonesia bisa menjadi sebuah republik yang satu.

Tapi tahukah kamu ada sebagian pakar politik dan tata negara yang berpendapat bahwa Indonesia lebih baik menjadi negara federal? Mengapa? Karena dengan sistem pemerintahan federal, kemakmuran dan keadilan sosial akan dapat lebih merata dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan tidak terpusat serta tidak dimonopoli oleh pemerintahan pusat.

Karena negara federal adalah sistem pemerintahan negara yang sangat mengakui kekuasaan regional atau daerah, maka jika diterapkan di Indonesia, keuntungannya adalah pemerataan ekonomi dan kemakmuran lebih cepat terlaksana daripada sistem pemerintahan terpusat pada negara kesatuan.

Namun yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah apabila Indonesia menerapkan sistem federal maka perpecahan akan terjadi dan memberikan ancaman yang besar bagi seluruh kesatuan negara Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri sejak awal telah dirumuskan dan ditetapkan menjadi sebuah negara kesatuan, yaitu NKRI. Selain itu, apabila diterapkan di Indonesia, kemungkinan disintegrasi yang negatif akan meningkat. Musuh dari luar akan lebih mudah menyusupi dan mengadu domba karena setiap daerah dipisahkan oleh pulau-pulau dan lautan.

Terkait dengan perpecahan, maka Indonesia harus memiliki angkatan bersenjata yang benar-benar kuat demi menjaga keutuhan negara. Jadi upaya Indonesia untuk meningkatkan angkatan laut dan udaranya menjadi lebih kuat lagi adalah suatu keharusan untuk menjaga keutuhan negara, baik menganut sistem negara federal maupun negara kesatuan.

Nah berikut ini adalah beberapa hal yang lainnya yang akan terjadi jika Indonesia menganut sistem negara federal:

  • Setiap Daerah Akan Menonjolkan Atributnya Masing-Masing

Karena sifatnya yang desentralisasi, maka akibatnya sifat-sifat kedaerahan akan kuat. Hal ini kemudian akan dimanifestasikan dalam bentuk atribut, entah lambang, bendera atau lagu-lagu nasional versi serikat. Kalau Indonesia berbentuk serikat juga, maka hal yang semacam ini juga akan terjadi.

Contohnya Aceh yang punya bendera khusus daerahnya sendiri, maka kemungkinan Jawa Barat pun juga bakal punya anthem mereka sendiri dan sebagainya. Tetapi, di sisi lain cukup unik sih karena akan semakin beragam. Namun di sisi satu lagi nasionalisme juga bakal pecah antara pusat dan kedaerahan.

  • Kemungkinan Akan Banyak Negara Serikat yang Berdiri Sendiri

Bukan bermaksud untuk menggiring opini buruk tentang negara Indonesia, tapi memang sudah jadi rahasia umum kalau pemerintah pusat kadang kurang bisa memberikan kebijakan yang adil. Alhasil, ada berbagai pertentangan yang terjadi di daerah dan mereka juga kerap menyuarakan ingin pisah. Salah satu contohnya adalah Aceh dan juga Papua.

  • Militer Indonesia Mungkin Makin Lemah

Sekilas mungkin memang tidak ada hubungan antara sistem serikat dengan militer. Tapi, kalau kita pandang dari aspek lain ternyata ada sangkut pautnya. Ya, serikat membuat militer sebuah negara bisa melemah dan hal ini pula yang akan terjadi seumpama Indonesia masih berstatus RIS.

  • Kemakmuran Masing-Masing Negara Bagian Akan Benar-Benar Goyah

Sudah jadi hal umum kalau negara bagian dari sebuah sistem serikat boleh untuk mandiri. Dalam hal ini, mereka tidak dipermasalahkan untuk mengatur apa pun, termasuk pengelolaan sumber daya. Nah, seumpama Indonesia masih serikat atau federal maka bayangkan apa yang bakal terjadi.

Ya, yang jelas akan terjadi ketimpangan atau kegoyahan sosial di negara-negara bagian. Papua dan Nusa Tenggara akan sangat kaya karena punya emas, sedangkan yang lain bakal biasa-biasa. Ini juga berakibat kepada Jawa yang mungkin takkan jadi provinsi paling maju dan berkembang di Indonesia.

Nah dari penjelasan di atas, mungkin kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga saja artikel ini dapat memberikan informasi dan dapat menambah wawasan setiap pembaca. Sampai jumpa lagi ya…